 |
| Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Mentawai Perkuat Pencegahan Korupsi untuk Jaga Pembangunan (Foto : Ilustrasi) |
Rakor yang dibuka Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jakop Saguruk itu dihadiri Tim KPK RI yang dipimpin Harun, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, Inspektorat, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Jakop menyampaikan bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan daerah tetap berjalan efektif meskipun ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
"Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah keharusan," ujarnya.
Menurut Jakop, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata yang telah dikenal dunia sebagai destinasi selancar internasional. Potensi tersebut diperkuat melalui peluncuran identitas daerah "Mentawai Surf and Soul" pada 7 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing pariwisata sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal.
Ia menjelaskan, kata "Surf" merepresentasikan ombak kelas dunia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara, sedangkan "Soul" menggambarkan kekayaan budaya, tradisi Sikerei, serta hubungan harmonis masyarakat Mentawai dengan alam.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat keterbatasan pendapatan daerah dan berkurangnya dana transfer pemerintah pusat sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional. Kondisi tersebut diperberat oleh tingginya belanja pegawai dan berbagai belanja wajib lainnya sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.
Selain persoalan anggaran, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala, salah satunya terkait legalitas sejumlah usaha wisata yang berada di kawasan hutan.
Dalam forum tersebut, Jakop juga menegaskan bahwa sejumlah kasus dugaan korupsi yang pernah terjadi di Mentawai menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan.
"Kasus Perumda Kemakmuran Mentawai dan APBDes Madobag menjadi pelajaran berharga bagi kami. Penguatan tata kelola, pengendalian internal, pengawasan, serta integritas aparatur harus terus ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang," katanya.
Melalui koordinasi bersama KPK RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap memperoleh arahan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh kepala OPD menjadikan integritas sebagai budaya kerja dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan.
"Kami ingin memastikan seluruh anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Mentawai," tutupnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KPK RI dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(de)