Pertamina Naikkan BBM Nonsubsidi, DPR Soroti Transparansi dan Distribusi

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.

SASARAINAFM | JAKARTA - Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi menuai kritik dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai langkah tersebut dilakukan mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, mengutip Parlementaria, pada Minggu, 19 April 2026.

Seperti diketahui, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Jenis yang mengalami kenaikan antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Berdasarkan situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite juga meningkat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Adapun harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

Mufti menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur dari sikap sebelumnya. Ia menyoroti keputusan pemerintah yang sempat menahan kenaikan BBM subsidi di tengah gejolak global.

Ia mengatakan masyarakat sebelumnya diyakinkan bahwa harga BBM tidak akan naik. Namun, kenaikan mendadak dinilai terjadi tanpa komunikasi yang memadai.

Mufti juga menilai dampak kenaikan ini dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu termasuk kelompok ekonomi bawah yang terpaksa membeli BBM nonsubsidi.

Ia menyoroti sulitnya akses BBM subsidi di sejumlah daerah. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre panjang bahkan tidak mendapatkan pasokan.

Akibatnya, masyarakat dipaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya meningkat tajam. Situasi tersebut dinilai sebagai ironi di tengah kebijakan yang ada.

Mufti menegaskan persoalan ini bukan sekadar subsidi atau nonsubsidi. Ia menyebut hal tersebut menyangkut keadilan dan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyat.

Menurutnya, ketika subsidi sulit diakses dan harga alternatif naik, beban masyarakat semakin berat. Kondisi ini dinilai sebagai pergeseran beban langsung kepada rakyat.

Mufti meminta pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang berhak dapat mengaksesnya.

Selain itu, ia mendorong penyesuaian harga jika kondisi global membaik. Pemerintah diminta segera menurunkan harga saat harga minyak dunia turun.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mendorong Pertamina memperkuat peran dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi gangguan distribusi di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga BBM nonsubsidi. “Penting meningkatkan transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi agar publik memahami dasar kebijakan,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi dapat meminimalkan spekulasi pasar. Hal ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi.