 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam dialog interaktif |
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam dialog interaktif "Satu Jam Jo Gubernur" di RRI Pro 1 Padang, Rabu (15/7/2026), yang mengangkat tema "Bangkit Lebih Kuat: Mewujudkan Sumatera Barat Tangguh melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana."
Mahyeldi mengatakan, bencana yang menyebabkan kerugian lebih dari Rp33 triliun menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membangun sistem penanganan bencana yang lebih modern dan terkoordinasi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui tata kelola yang jelas sehingga seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk enam klaster penanggulangan bencana. Hingga saat ini, dua SOP telah selesai disusun dan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan peraturan daerah.
"Kita sedang menyusun SOP untuk enam klaster kebencanaan agar setiap perangkat daerah sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika bencana terjadi. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Dua SOP sudah selesai disusun dan semoga bisa sampai ke perda," ujar Mahyeldi.
Selain memperkuat regulasi, Pemprov Sumbar juga memanfaatkan teknologi dalam mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah membentuk Posko Kendali yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, sementara seluruh perkembangan program dipantau melalui dashboard kebencanaan yang dikembangkan sebagai sistem pengawasan terpadu.
Menurut Mahyeldi, inovasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Bahkan, dashboard kebencanaan yang dikembangkan Pemprov Sumbar kini telah diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu referensi penguatan sistem pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Melalui posko kendali dan dashboard kebencanaan, seluruh progres dapat dipantau secara berkala sehingga pelaksanaan program bisa terus dievaluasi. Harapannya, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, menata kembali kawasan rawan bencana, serta membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan tetap menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan selama masa pemulihan.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Pemprov Sumbar juga memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat melalui pendampingan UMKM, pelatihan keterampilan, hingga dukungan permodalan bagi pelaku usaha terdampak.
Sementara itu, aspek pemulihan psikososial turut menjadi perhatian pemerintah melalui layanan trauma healing yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta pemanfaatan rumah ibadah sebagai ruang pendampingan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Menutup dialog, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga perantau Minangkabau yang terus bergotong royong mendukung percepatan pemulihan Sumatera Barat.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan mengikuti arahan pemerintah sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Sumatera Barat yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi bencana di masa mendatang. (de'dio)
.png)
