 |
| Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Mentawai Rosmaida Sagurung, SE, M.Si saat memaparkan sejumlah kegiatan yang sudah berjalan tahun 2026 maupun kegiatan tahun sebelumnya pada acara Talkshow Musaraina di LPPL Radio Sasaraina beberapa waktu lalu. |
Ekspose ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rosmaida Sagurung, SE, M.Si, menjelaskan bahwa OPD yang dipimpinnya menjalankan tugas melalui tiga bidang utama, yakni Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang didukung oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Pemberdayaan Masyarakat Adat Jadi Prioritas Tahun 2026
Rosmaida mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama Dinsos P3A pada tahun 2026 adalah meningkatkan kesejahteraan Komunitas Masyarakat Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinsos P3A menjalin kerja sama dengan Direktorat Komunitas Adat Terpencil dalam melakukan pendampingan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil di Mentawai.
Salah satu lokasi pelaksanaan program berada di Pasakiat, Desa Taileleu, dengan kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu serta pemberian jaminan hidup yang mengedepankan pemanfaatan kearifan lokal.
"Melalui kegiatan pendampingan tersebut, kami berharap mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Rosmaida pada Talkshow Musaraina LPPL Radio Sasaraina beberapa waktu lalu.
Program serupa juga dilaksanakan di Dusun Simasoro, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah. Di wilayah ini, masyarakat memperoleh bantuan jaminan hidup sekaligus pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan berupa sagu, termasuk bantuan peralatan pengolahan sagu agar memiliki nilai tambah.
Pengolahan Nanas hingga Penguatan Kelompok Usaha
Selain masyarakat adat terpencil, Dinsos P3A juga terus mendorong pemberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan masing-masing.
Rosmaida menjelaskan, pada tahun 2025 pihaknya melaksanakan program pengolahan buah nanas di wilayah Sikabaluan, lengkap dengan bantuan peralatan produksi. Sementara di Kecamatan Sikakap, program pemberdayaan difokuskan pada penguatan keluarga pelopor dan kelembagaan masyarakat.
"Kami ingin masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri berdasarkan potensi daerah yang dimiliki," katanya.
Bantuan Sosial Difokuskan untuk Lansia, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
Pada sektor rehabilitasi sosial, Dinsos P3A terus menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat rentan melalui penyediaan bantuan makanan, pendampingan sosial, hingga pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Rosmaida, sasaran utama program ini adalah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas fisik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, serta penyandang disabilitas mental termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD untuk korban bencana, memberikan bimbingan kepada kelompok rentan, serta memfasilitasi anak-anak putus sekolah agar memperoleh keterampilan melalui pelatihan perbengkelan, pengelasan, dan menjahit.
Dinsos P3A juga bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar bantuan dari pemerintah pusat tepat sasaran.
"Kami juga memiliki tugas sesuai visi dan misi kepala daerah, yakni memfasilitasi pemulangan jenazah masyarakat Mentawai yang meninggal di luar daerah," jelas Rosmaida.
DTSEN Gantikan DTKS, Data Kemiskinan Kini Lebih Terintegrasi
Dalam bidang pendataan sosial, Dinsos P3A kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Rosmaida menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun kini seluruh data telah diintegrasikan ke dalam DTSEN.
Data tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelompok DTSEN 1 hingga 5 masuk kategori masyarakat kurang mampu, sedangkan DTSEN 6 hingga 10 dikategorikan sebagai masyarakat yang telah mampu secara ekonomi.
Validasi data dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah desa agar seluruh bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain pelayanan sosial, Dinsos P3A juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Berbagai program dilakukan melalui advokasi kebijakan, pelatihan, peningkatan kapasitas lembaga, hingga penguatan Forum Anak di setiap sekolah sebagai agen pencegahan kekerasan.
"Forum Anak menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak dini," kata Rosmaida.
Ia menambahkan, pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi pemerintah, dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Melalui berbagai program tersebut, Dinsos P3A Mentawai berharap pelayanan sosial yang diberikan tidak hanya mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga Mentawai. (de'dio)
.png)
.jpg)
.jpeg)
