![]() |
| Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026 (Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) |
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden menyampaikan bahwa pangan merupakan fondasi utama kehidupan sebuah bangsa. Menurutnya, kemerdekaan tidak akan memiliki arti apabila negara gagal memastikan setiap warga memperoleh makanan yang cukup dan bergizi.
"Apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban," ujar Presiden.
Prabowo mengatakan sejarah membuktikan tidak ada satu pun peradaban yang mampu bertahan tanpa ketersediaan pangan. Karena itu, pemerintah menjadikan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Menurut Presiden, upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan harus didukung oleh ketersediaan air, lahan pertanian yang produktif, lingkungan yang tetap terjaga, serta kebijakan yang berpihak kepada para petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.
Pemerintah, kata Prabowo, juga terus memastikan berbagai kebutuhan dasar sektor pertanian terpenuhi agar produksi pangan tetap terjaga. Di antaranya melalui ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau serta stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.
"Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dengan harga yang terjangkau?" katanya.
Selain memperkuat sektor pertanian, Presiden juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjangkau ibu hamil dan kelompok lanjut usia agar kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
Prabowo mengakui kebijakan tersebut masih menuai kritik. Namun, ia menegaskan pemerintah akan tetap menjalankannya karena meyakini pemenuhan gizi masyarakat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
"Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan ibu-ibu hamil, orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujarnya.
Presiden memastikan pemerintah akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Baginya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.
Melalui penguatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan pangan, tetapi juga mencetak generasi yang sehat, produktif, dan siap menghadapi persaingan global pada masa mendatang.(de'dio)



.png)
