 |
| Bupati Mentawai Lantik 8 Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik (Foto : prokopim mentawai) |
Pelantikan dipimpin langsung Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H. di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Selasa (4/8/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat struktur organisasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dikutip dari prokopim,mentawaikab.go.id Bupati Rinto Wardana dalam arahannya meminta para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mampu menunjukkan kinerja yang terukur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Setiap pejabat yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan kinerja terbaik, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban,” tegas Rinto.
Satpol PP Diminta Tegas, tetapi Tetap Humanis
Salah satu perhatian khusus Bupati diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) yang baru dilantik.
Bupati meminta jajaran Satpol PP dan Damkar mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui penegakan peraturan daerah secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Termasuk dalam penataan pedagang yang berjualan di kawasan tepi pantai. Penertiban, kata Bupati, harus dilakukan melalui komunikasi dan pembinaan sehingga kebijakan pemerintah tetap dapat diterima masyarakat.
Arahan tersebut menegaskan bahwa penegakan aturan di tengah masyarakat harus berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif dan pembinaan.
Sekretaris DPRD Diminta Perkuat Sinergi dengan Legislatif
Sementara itu, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bupati menekankan pentingnya membangun hubungan kerja dan koordinasi yang harmonis dengan Ketua DPRD, unsur pimpinan, serta seluruh anggota DPRD.
Menurutnya, hubungan yang baik antara sekretariat DPRD dan lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Sinergi yang baik antara sekretariat dan lembaga legislatif akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Pejabat Fungsional Didorong Berinovasi
Tak hanya pejabat struktural, Bupati juga memberikan perhatian kepada enam pejabat fungsional yang baru dilantik.
Mereka diminta terus meningkatkan kompetensi, menjaga kedisiplinan, serta menghasilkan inovasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Bupati berharap inovasi yang lahir dari jajaran aparatur sipil negara tidak berhenti pada gagasan, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Para pejabat fungsional harus terus meningkatkan kompetensi, bekerja dengan disiplin dan rajin, serta mampu melahirkan berbagai inovasi sesuai bidang tugas masing-masing,” kata Rinto.
Berikut 8 Pejabat yang Dilantik
Adapun delapan pejabat yang dilantik terdiri dari dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan enam Pejabat Fungsional, yakni:
Hatisama Hura, S.P., M.M. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ikhrar Jamal, S.H., M.H. sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Amos Pangihutan Siahaan, S.E. sebagai Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Aprimardanus, S.E. sebagai Pejabat Fungsional Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Eva Kristina Purba, S.Kom. sebagai Analis SDM Aparatur pada Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Arif Kurniawan, S.Kom. sebagai Pranata Komputer pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Devi Rohadi Sabolak, S.Kom. sebagai Pranata Komputer pada Bidang Informasi, Komunikasi, dan Informatika.
Meliawati Saeppu, S.Kom. sebagai Pranata Komputer pada Bidang Informasi, Komunikasi dan Informatika.
Pelantikan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rotasi dan pengisian jabatan dalam birokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dengan amanah baru yang diberikan, para pejabat dituntut mampu bekerja secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berintegritas, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
.png)
