Pemerintah Perkuat Kesejahteraan Guru di Daerah 3T, Fokus Kurangi Kesenjangan Pendidikan

Pemerintah Perkuat Kesejahteraan Guru di Daerah 3T, Fokus Kurangi Kesenjangan Pendidikan (Foto : Ilustrasi)

SASARAINAFM.MY.ID | JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif tambahan serta tunjangan kemahalan wilayah di luar gaji pokok sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para tenaga pendidik.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ivan Syamsurizal, mengatakan bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, perbedaan kemampuan fiskal antar daerah menyebabkan tingkat kesejahteraan guru dan dukungan terhadap sektor pendidikan belum merata.

"Pengelolaan pendidikan terbagi sehingga dukungan terhadap guru berbeda di setiap daerah. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal masing-masing wilayah," ujar Ivan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, daerah dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat umumnya mampu memberikan dukungan lebih besar kepada tenaga pendidik dibandingkan wilayah yang masih tertinggal. Perbedaan tersebut berdampak pada penghargaan dan kesejahteraan guru yang bertugas di berbagai daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi yang akan dibangun di kawasan terpencil dan terluar. Program ini menjadi salah satu agenda strategis dalam visi pembangunan pendidikan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Melalui sekolah terintegrasi tersebut, pemerintah berharap akses pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain pembangunan sekolah, pemerintah juga meluncurkan program Studio Guru sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Program ini didukung oleh pengembangan infrastruktur digital dan penerapan metode pembelajaran yang lebih modern agar kualitas pendidikan semakin merata.

Kemenko PMK menilai setiap kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah. Karena itu, skema bantuan dan dukungan kepada guru akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, sehingga mampu menjawab tantangan yang berbeda antara daerah maju dan kawasan 3T.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antardaerah dapat terus diperkecil. Peningkatan kesejahteraan guru diyakini menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih baik sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.(de'dio)