Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada DPRD Sumbar pada Senin (6/7/2026).
Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada DPRD Sumbar pada Senin (6/7/2026).
Di tengah perlambatan ekonomi yang masih membayangi, Pemerintah Provinsi Sumbar memilih menjadikan APBD sebagai instrumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Langkah itu dinilai penting mengingat berbagai sektor strategis masih terdampak tekanan ekonomi global dan bencana alam yang terjadi sepanjang tahun lalu.
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang mengalami perlambatan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat 3,37 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurutnya, perlambatan tersebut dipicu kombinasi tekanan ekonomi global dan nasional, serta serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga mobilitas masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Gini Ratio juga membaik menjadi 0,280, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,52 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.
"Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga," ujar Mahyeldi.
Mengusung tema pembangunan "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan", pemerintah daerah akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis nagari, memperkuat UMKM, meningkatkan akses layanan dasar, serta memperkokoh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai fondasi utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan, seluruh kebijakan anggaran disusun menggunakan prinsip money follows program, sehingga setiap alokasi belanja benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi dan pemulihan pascabencana.
"Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh," tegasnya.
Selain memperkuat belanja pembangunan, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Belanja daerah juga akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM. Pemerintah turut mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi hijau sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan APBD Sumatera Barat Tahun 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," tutupnya. (de'dio)
.png)
