BPK Mulai Periksa Pengelolaan PAD Mentawai, Potensi Pariwisata Ikut Jadi Sorotan

BPK Mulai Periksa Pengelolaan PAD Mentawai, Potensi Pariwisata Ikut Jadi Sorotan

SASARAINAFM.MY.ID | MENTAWAI — Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selama 30 hari ke depan, tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan pendahuluan kepatuhan terhadap pengelolaan PAD Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

Pemeriksaan tersebut dimulai dengan kedatangan Tim BPK Perwakilan Sumatera Barat yang disambut jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Ruang Rapat Kantor Bupati Mentawai, Jumat (21/8/2026).

Kedatangan tim pemeriksa disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan, bersama Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW. Pertemuan dipimpin Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dwi Rakhmadi, didampingi Ketua Tim Pemeriksaan, Dani Aprianza Helmi.

Pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan PAD tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 337/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/08/2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 21 Agustus 2026.

Potensi Besar, Tantangan Pengelolaan Masih Ada

Dalam pertemuan tersebut, BPK turut menyoroti besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama di sektor pariwisata.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dwi Rakhmadi, mengatakan Mentawai memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan dan pengelolaannya.

“Kepulauan Mentawai memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Namun memang ada sejumlah kendala dalam pengembangannya dan masih banyak kekurangan. Mungkin melalui pemeriksaan ini kita bisa menggali di mana letak kekurangan tersebut,” ujarnya.

Menurut Dwi, pemeriksaan yang dilakukan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan potensi daerah, termasuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Dengan potensi wisata kelas dunia yang dimiliki Mentawai, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Mentawai Diminta Kooperatif

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan laporan, data, dokumen, serta informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

“Kepada seluruh kepala OPD agar kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam memberikan laporan, data, maupun informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa,” kata Martinus.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tim BPK akan memerlukan sejumlah dokumen terkait pengelolaan PAD sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan. Selain dokumen yang telah diminta pada tahap awal, tim pemeriksa juga dapat meminta data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan selama pemeriksaan di lapangan.

Jadi Bahan Evaluasi Pengelolaan PAD

Martinus berharap pemeriksaan pendahuluan kepatuhan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan PAD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, pemeriksaan juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

“Pemeriksaan pendahuluan kepatuhan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengelolaan PAD di Mentawai, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemkab Mentawai berkomitmen mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dan membangun koordinasi yang baik dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama pemeriksaan berlangsung,” pungkasnya.

Pemeriksaan ini menjadi momentum bagi Pemkab Mentawai untuk tidak hanya memastikan kepatuhan dalam pengelolaan PAD, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana berbagai potensi daerah—terutama sektor pariwisata—telah dikelola secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di Bumi Sikerei.