 |
| Bupati Rinto Wardana Lantik Dua Pj Kepala Desa, Tekankan Tertib Administrasi dan Kehati-hatian Kelola Anggaran Desa (Foto : Prokopim) |
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mentawai menjaga keberlangsungan pelayanan publik, pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa agar tetap berjalan tanpa hambatan.
Dua pejabat yang dilantik yakni Rafael sebagai Pj. Kepala Desa Sagulubbeg dan Endangan Marcelinus sebagai Pj. Kepala Desa Pasakiat Taileleu.
Pengangkatan keduanya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-383 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.
Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Amanah
Dalam arahannya, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa posisi Pj. Kepala Desa bukan sekadar jabatan administratif. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan pemerintahan desa berjalan dengan baik.
Ia meminta kedua Pj. Kepala Desa segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh unsur masyarakat.
Mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat hingga masyarakat secara luas, seluruhnya harus dirangkul untuk menciptakan pemerintahan desa yang harmonis dan kondusif.
“Jabatan ini merupakan amanah. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga integritas dan bangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat,” pesan Bupati.
Menurut Rinto, kemampuan mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat menjadi salah satu modal penting seorang pemimpin desa. Kebijakan yang baik, kata dia, harus lahir dari komunikasi dan pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat.
Anggaran Desa Jadi Perhatian Utama
Selain pelayanan publik, Bupati memberikan penekanan khusus terhadap pengelolaan anggaran desa.
Ia mengingatkan kedua Pj. Kepala Desa agar tidak gegabah dalam menggunakan anggaran dan memastikan seluruh program maupun kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran desa harus dikelola dengan baik, transparan dan sesuai aturan. Jangan sampai ada kesalahan dalam penggunaannya. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Bupati, kehati-hatian dalam mengelola anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah desa kepada masyarakat.
Setiap rupiah yang bersumber dari anggaran desa harus memiliki manfaat dan mendukung pencapaian pembangunan yang telah direncanakan.
Administrasi Jangan Dianggap Sepele
Rinto juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel.
Ia meminta seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pelayanan publik hingga pengelolaan keuangan, didukung administrasi dan dokumentasi yang jelas.
“Administrasi harus tertib. Jangan menganggap administrasi sebagai hal yang sepele, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Budaya kerja yang disiplin, menurutnya, perlu dibangun sejak awal masa tugas. Administrasi yang tertata akan mempermudah proses pengawasan dan evaluasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan program.
Tak hanya soal administrasi dan anggaran, kedua Pj. Kepala Desa juga diminta memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah, menjaga pelayanan masyarakat tetap berjalan serta melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.
Bupati turut mendorong kedua pejabat tersebut membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di desa.
Pemerintah desa, kata dia, harus hadir di tengah masyarakat dan mampu menjadi bagian dari solusi dalam menjawab berbagai kebutuhan warga.
Pelantikan Rafael dan Endangan Marcelinus sekaligus menjadi penegasan komitmen Pemkab Kepulauan Mentawai untuk memastikan tidak ada kekosongan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Dengan kepemimpinan yang berintegritas, administrasi yang tertib serta pengelolaan anggaran yang hati-hati dan bertanggung jawab, pemerintahan Desa Sagulubbeg dan Pasakiat Taileleu diharapkan mampu menjaga pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
.png)
